Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Program ini dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 253.625.139.600.
Sebanyak 103 sekolah swasta ditetapkan sebagai penerima program sekolah gratis pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang memperoleh pendanaan selama 12 bulan, terhitung Januari hingga Desember 2026.
Sementara 63 sekolah lainnya merupakan penerima baru yang mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.
Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh anak di Jakarta tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk dari keluarga kurang mampu.
Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan keberlanjutan berbagai bantuan pendidikan lainnya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Pramono berharap berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan dalam menciptakan generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.
