Pemerintah menyiapkan kebijakan pembukaan rekening bank secara otomatis bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun, dengan saldo awal Rp50.000. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga memiliki rekening perbankan.
Airlangga mengatakan kepemilikan rekening secara luas memiliki sejumlah fungsi strategis, termasuk menjadi sarana penyaluran bantuan sosial tunai secara lebih transparan dan tepat sasaran. Bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), rekening tersebut juga akan terhubung dengan sistem transaksi digital tanpa beban biaya pemotongan.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan hingga 200 juta penduduk Indonesia memiliki akses ke rekening perbankan formal. Pembuatan rekening akan diintegrasikan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Saldo awal Rp50.000 yang diberikan pemerintah direncanakan terlindungi dari potongan biaya administrasi melalui regulasi khusus yang sedang disiapkan.
Meski demikian, pemerintah masih mematangkan mekanisme teknis pelaksanaannya, termasuk menentukan apakah rekening akan dibuka secara otomatis bersamaan dengan pencetakan KTP saat warga mencapai usia 17 tahun atau memerlukan tahapan pendaftaran lanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus memperkuat basis transaksi digital dan pembiayaan bagi aktivitas ekonomi.
