Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kenaikan tarif Transjakarta mestinya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan moda-transportasi massal tersebut.
Tarif Transjakarta, kata Syafrin tidak pernah naik sejak moda-transportasi massal tersebut beroperasi pada 2005. Tarif Transjakarta hingga saat ini masih Rp 3.500. Padahal dalam 20 tahun terakhir, upah minimum provinsi (UMP) telah meningkat enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen.
Adapun rencana penyesuaian tarif Transjakarta muncul di tengah wacana efisiensi subsidi transportasi, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kajian tersebut tidak serta-merta akan berujung pada kenaikan tarif transportasi umum di Jakarta.
Ia mengungkapkan bahwa besaran subsidi transportasi umum di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp 15 ribu per orang, sehingga perlu ditinjau kembali agar tetap sejalan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan publik.
Adapun pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), membuat proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun signifikan yakni dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,03 triliun.
Meski ada rencana efisiensi subsidi transportasi, Pemerintah DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan tarif transportasi lainnya seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Untuk menjaga keberlanjutan operasional, MRT Jakarta mengandalkan berbagai sumber pendapatan di luar tarif penumpang, seperti penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta aktivitas digital dan media.
