Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 berpotensi diundur, karena saat ini pemerintah masih membahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak.
Menurut Luhut, penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen disebabkan masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi yang terdampak. Ia menyebut stimulus ini masih akan dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, stimulus atau bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan PPN akan berbentuk subsidi listrik dan bukan bantuan tunai langsung (BLT), yang akan diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.
Ia juga memastikan anggaran negara cukup untuk membiayai bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan pajak, jika kebijakan itu diambil.
