Pemerintah telah membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Premanisme. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Satgas Anti Premanisme akan dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan.
Satgas dibentuk sebagai langkah memberantas aksi premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi.
Merespon permasalahan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat yang meresahkan, Puspom TNI melakukan kerja sama dengan Polri untuk melakukan penertiban.
Danpuspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menegaskan jika ada oknum TNI yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan meresahkan warga, maka Puspom TNI akan langsung menangani kasus tersebut.
Sedangkan jika anggota ormas yang meresahkan berasal dari masyarakat sipil, maka kasus tersebut segera ditangani polisi.
Sasaran operasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk titik-titik rawan premanisme seperti kawasan industri dan pasar tradisional.
