Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggencarkan patroli untuk mencegah adanya pelanggaran selama pelaksanaan kampanye hingga masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan, khususnya di hari tenang pada 24, 25, 26 November agar tiga hari itu memang tidak ada pelaksanaan kampanye di DKI Jakarta.
Burhanuddin menyebutkan, seluruh jajaran Bawaslu DKI dan kota, kabupaten hingga di tingkat kelurahan sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan-kegiatan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap tim kampanye paslon hingga relawan dan masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan tidak adanya pelanggaran sampai waktu pelaksanaan kampanye selesai.
Selain itu, dengan keterbatasan personel Bawaslu, pihaknya juga meminta masyarakat Jakarta bisa berperan dalam mengawasi dan melaporkan setiap paslon jika ada dugaan pelanggaran.
Masyarakat bisa langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta ataupun Bawaslu tingkat kota dan kabupaten atau melalui platform yang disediakan Bawaslu untuk pengaduan yang tersebar di media sosial.
Bawaslu DKI Jakarta juga melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada Jakarta 2024.
Patroli diiringi dengan sosialisasi larangan politik uang dan sanksinya sebagaimana tercantum pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 dan 2.
Burhanuddin berharap pelaksanaan kampanye hingga masa tenang dan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 tetap berlangsung damai, tidak adanya ujaran kebencian dan setiap paslon tetap fokus memperkenalkan visi, misi dan programnya untuk Jakarta. *
