Konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran telah memicu kekhawatiran besar terhadap pasokan energi global. Salah satu dampaknya adalah tertutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia.
Filipina menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang telah menetapkan status darurat energi nasional. Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mengambil keputusan tersebut untuk merespons gangguan serius pada pasokan bahan bakar di negaranya.
Namun, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini masih relatif stabil dan terkendali. Beliau menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menjadi peredam kejut dari kenaikan harga minyak.
Pemerintah tidak akan mengubah postur anggaran negara yang telah ditetapkan bersama DPR dalam waktu dekat. Perubahan hanya akan dipertimbangkan jika harga minyak dunia melonjak ke level yang dianggap sudah terlampau tinggi.
Beliau menilai ketersediaan suplai menjadi indikator utama dalam menentukan status darurat sebuah negara.
Menurutnya, selama pasokan minyak masih tersedia, Indonesia belum berada dalam kondisi darurat. Meskipun harga komoditas energi tersebut melambung, hal itu lebih dianggap sebagai tantangan ekonomi daripada krisis ketersediaan.
Beliau memastikan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh pos anggaran belanja.
Pemerintah berencana menempuh jalur efisiensi secara merata di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Langkah penghematan ini juga akan menyasar instansi yang menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu fokus efisiensi adalah Badan Gizi Nasional yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terdapat potensi pengurangan anggaran yang cukup besar pada program tersebut melalui penyesuaian teknis di lapangan.
Beliau menjelaskan bahwa pihak pengelola program sendiri yang menemukan ruang untuk melakukan penghematan tersebut.
Kementerian Keuangan akan mengusulkan nilai efisiensi tertentu untuk dipatuhi oleh setiap instansi pemerintah. Nantinya, masing-masing kementerian yang akan mengatur teknis pemotongan anggaran secara mandiri di internal mereka.
Strategi ini diambil karena usulan mandiri dari kementerian biasanya justru cenderung menambah beban anggaran. Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu harus mengambil peran lebih tegas dalam menetapkan batas plafon belanja negara.
Efisiensi ini diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.
