Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hingga pertengahan September 2025, tercatat lebih dari 5.000 siswa menjadi korban.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan, kasus-kasus tersebut bukan hal yang diinginkan pemerintah. Ia menambahkan bahwa MBG tetap dilanjutkan, tetapi dengan evaluasi menyeluruh bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.
Selain meminta maaf, Prasetyo memastikan setiap korban keracunan ditangani segera. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN dan pemda. Selain itu, pemerintah menyiapkan sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.
Sebelumnya, BGN menyatakan sedang memperketat standar operasional prosedur. Selain SOP, evaluasi juga menyasar distribusi makanan, pengawasan dapur, hingga mekanisme izin pendirian SPPG. Pemerintah menegaskan bahwa izin operasional hanya diberikan setelah verifikasi ketat.
Pemerintah menegaskan MBG akan tetap berjalan sambil memperbaiki kualitas pengawasan. Di sisi lain, BGN juga menegaskan target besar program adalah zero accident. Perbaikan SOP dan pengetatan pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah keracunan di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Qodari menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan.
Qodari menjelaskan, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan MBG. Qodari pun membeberkan empat indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat.
Qodari mengatakan bahwa kasus keracunan MBG dapat ditekan apabila setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi yang jelas, seperti sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan.
