Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar pada Kamis (8/1/2026). Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), sebelum kemudian dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro merupakan satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, ia telah mengemban berbagai posisi strategis, di antaranya sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
Mengutip situs resmi PBB, Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss. Dalam kapasitas barunya, ia akan memimpin tiga sesi Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.
Selain memimpin jalannya sidang, Presiden Dewan HAM PBB juga bertugas mengawasi proses peninjauan rekam jejak hak asasi manusia negara-negara anggota dewan melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR).
Usai dikonfirmasi dalam pertemuan tersebut, Sidharto menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu, termasuk terhadap pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia secara khusus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia juga akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
