Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh pasar tradisional di Ibu Kota akan beralih ke sistem pembayaran digital menggunakan QRIS mulai tahun depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong transaksi nontunai dan memperkuat keamanan di lingkungan pasar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, seluruh pasar di Jakarta saat ini sudah memiliki kemitraan dengan bank-bank binaan yang siap mendukung perluasan implementasi QRIS.
Menurutnya, penerapan transaksi digital membawa banyak keuntungan bagi pedagang dan pembeli. Selain mempermudah proses pembayaran, sistem nontunai juga terbukti menekan potensi kejahatan dan praktik premanisme yang kerap terjadi di pasar.
Program digitalisasi pasar ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pramono juga mengungkapkan ide menarik terkait lomba digitalisasi pasar, di mana bank menjadi peserta dan BI-OJK bertindak sebagai dewan juri untuk menilai inovasi terbaik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI. Menurutnya, BI akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Sejak program QRIS mulai diperkenalkan di sejumlah pasar tradisional Jakarta, BI mencatat peningkatan signifikan pada volume transaksi digital. Para pedagang pun semakin terbuka terhadap sistem pembayaran modern ini karena dinilai lebih efisien, aman, dan transparan.
