Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2025 tercatat turun tipis menjadi 4,76% dari 4,82% pada Februari 2024, jumlah penganggur justru meningkat secara absolut sebesar 80 ribu orang. Data ini diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya pada 5 Mei 2025.
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menyebut lonjakan jumlah penganggur menjadi 7,28 juta orang (dari sebelumnya 7,20 juta) dipicu oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari kemampuan serapan pasar kerja.
BPS mencatat selama setahun terakhir, sebanyak 3,59 juta orang masuk ke pasar kerja. Namun, banyak di antaranya yang belum mendapatkan pekerjaan, atau bahkan hanya masuk sektor informal yang tidak terlindungi secara hukum. Hal ini tercermin dari meningkatnya proporsi pekerja informal dari 59,17% menjadi 59,40% dalam periode yang sama.
Lebih lanjut, distribusi pekerja pada Februari 2025 menunjukkan 66,19% bekerja penuh waktu, 25,81% paruh waktu, dan 8% dalam kategori setengah pengangguran. Amalia menegaskan,
Sektor perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak, menambahkan 980 ribu pekerja, diikuti sektor pertanian (890 ribu) dan industri pengolahan (720 ribu).
Namun, fakta lebih mencemaskan muncul dari laporan International Monetary Fund (IMF). Dalam laporan World Economic Outlook April 2024, IMF menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, yakni 5,2%.
Angka ini berada di atas Filipina (5,1%), Malaysia (3,5%), Vietnam (2,1%), dan Singapura (1,9%). Bahkan Thailand mencatat tingkat pengangguran hanya 1,1%.
Laporan IMF tersebut juga mencatat data ini hanya mencakup penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan aktif, sehingga menunjukkan tekanan nyata di pasar kerja Indonesia. Ironisnya, Indonesia juga tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara negara-negara ASEAN, sehingga tantangan pengangguran menjadi lebih kompleks dan struktural.
