Sebanyak 1.250 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diturunkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, jumlah personel yang ditugaskan mencapai 1.250 orang, melibatkan unsur TNI, Polri, dan juga aparat dari Pemda DKI. Pengamanan tersebut ditujukan untuk menjamin kelancaran penyampaian aspirasi publik.
Susatyo menegaskan, pendekatan yang digunakan tetap persuasif dan humanis tanpa membawa senjata api. Polisi juga mengingatkan peserta aksi agar tertib serta tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat. Aparat mengimbau agar tidak ada aksi seperti pembakaran ban, perusakan fasilitas umum, maupun penutupan jalan.
Terkait arus lalu lintas, kepolisian akan melakukan rekayasa secara situasional sesuai kondisi lapangan. Masyarakat diminta menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kericuhan.
Demo hari ini dipicu oleh wacana kenaikan gaji anggota DPR RI yang mencuat setelah rapat tahunan MPR pada 15 Agustus kemarin. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan jika tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, yang ada hanyalah tambahan tunjangan.
Tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan rumah yang diberikan pada anggota dewan karena mulai tahun lalu semua anggota dewan tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Dan tahun ini, ada tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk menggantikan rumah dinas tersebut,
Besarnya tunjangan rumah anggota DPR ini membuat rakyat murka dan akhirnya membuat gerakan untuk turun ke jalan hari ini.
